Foto depan : Seorang Bapak sedang Meratapi Istrinya yang sudah meninggal akibat Banjir dan Tanah Longsor.
Detiksorotan.com,Tapanuli Utara- Situasi memilukan masih menyelimuti wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Utara dan sejumlah titik lainnya di Sumatera. Hingga hari ini, banyak warga di daerah terisolir belum mendapatkan distribusi makanan, obat-obatan, maupun pertolongan medis yang memadai, Selasa (9/12/2025)
Ketua Umum LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) yang juga Direktur LBH Garda Nasional Jakarta : Ganda Sirait, SH, MH, menyampaikan kritik keras terhadap lambannya respons pemerintah pusat ( Presiden RI) dalam menangani bencana besar ini. Saat meninjau langsung lokasi bencana, ia menilai bahwa pemerintah pusat terkesan tidak serius dalam memberikan perlindungan dan penanganan kepada para Korban Selamat.
“Sepertinya setengah hati pemerintah pusat dalam menangani korban-korban selamat akibat banjir bandang dan tanah longsor di daerah terisolir. Justru korban yang selamat malah menjadi tewas karena tidak kunjung diberi bantuan makanan karena Kelaparan dan yang terluka lukanya yang infeksi justru tidak tertolong karena terlambatnya bantuan tiba,” tegas Ganda Sirait saat berada di lokasi bencana.
Lebih lanjut, Ganda Sirait menilai para pejabat tinggi negara masih sibuk dengan kepentingan politik masing-masing sehingga mengabaikan penderitaan rakyat. Ia bahkan menyinggung soal keterikatan para elite terhadap perjanjian-perjanjian pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) yang menurutnya merugikan rakyat dan menguntungkan oligarki.
Menurutnya, alasan belum ditetapkannya status Bencana Nasional pada musibah yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera sangat berkaitan dengan kepentingan para pemilik modal.
“Apabila ditetapkan status Bencana Nasional, maka seluruh perusahaan pemegang HGU di sekitar daerah bencana dapat dicabut dan dituntut pertanggungjawabannya oleh negara,” ujarnya.
Sebagai putra daerah, Ganda Sirait mengaku sangat terluka melihat kampung halamannya di Tapanuli Utara seolah dibiarkan “dijajah” oleh kepentingan oligarki kapitalis. Ia mendesak pemerintah pusat segera bertindak cepat, menetapkan status bencana nasional, dan memprioritaskan keselamatan warga di atas kepentingan politik maupun bisnis.
Hingga berita ini diterbitkan, akses menuju lokasi-lokasi terisolir masih sulit ditembus akibat rusaknya infrastruktur dan cuaca yang tidak menentu. Masyarakat berharap langkah cepat dan tegas segera dilakukan pemerintah agar korban selamat tidak terus bertambah.(®)
