Ket foto : Pasangan Gubernur Sumatera Barat terpilih
Padang-Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Ganda Sirait, S.H., M.H., menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam mengembangkan potensi energi panas bumi di Kabupaten Pasaman. Dukungan ini disampaikan menyusul arahan gubernur kepada Bupati dan Wakil Bupati Pasaman terpilih, Welly Suhery dan Parulian, untuk segera menindaklanjuti pengelolaan potensi tersebut bersama PT Medco Geothermal Sumatera Barat.
“Langkah Gubernur Mahyeldi sangat visioner dan strategis. Potensi energi panas bumi ini bukan hanya tentang sumber daya alam, tapi tentang masa depan ekonomi bersih dan berkelanjutan untuk Sumatera Barat,” kata Ganda Sirait di Padang, Sabtu (1/6).
Menurutnya, pemanfaatan energi terbarukan harus menjadi prioritas daerah karena sejalan dengan agenda nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya transisi menuju energi hijau.
Ia juga mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Solok Selatan dalam mengelola energi panas bumi yang kini menyumbang Rp30 miliar per tahun melalui kerja sama dengan PT Supreme Energy Muara Laboh.
“Kami mendorong Bupati dan Wakil Bupati Pasaman yang baru saja dilantik agar serius menindaklanjuti investasi ini. Jangan hanya berhenti di atas kertas. Lihat Solok Selatan itu contoh nyata bahwa energi hijau bisa menjadi sumber PAD yang besar,” tegasnya.
Ganda Sirait juga mendukung penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) oleh Pemerintah Provinsi Sumbar. Ia menyebut, Perda tersebut akan memperkuat fondasi hukum untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung energi hijau di Indonesia.
“Sumbar punya 20 titik panas bumi, ini bukan angka kecil. Bila dikelola dengan transparan dan akuntabel, saya yakin energi terbarukan akan membawa kesejahteraan baru tanpa merusak lingkungan,” ujarnya.
Ia pun menyatakan bahwa LSM KAKI Perwakilan Daerah Sumatera Barat siap mengawal proses pengelolaan potensi panas bumi ini agar tidak terjadi penyimpangan dalam investasi dan distribusi manfaatnya.
“Investasi hijau harus bersih dari korupsi. Kami akan terus mengawasi agar proyek-proyek ini benar-benar memberi manfaat untuk rakyat, bukan segelintir pihak,” tutupnya.(red/bn)
