Jakarta,Detiksorotan.com– Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengadakan Rapat Tingkat Menteri Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara. Bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, rapat ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan bahwa pembentukan kedua desk ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. “Korupsi adalah musuh kita bersama, dan inisiatif ini menjadi langkah nyata untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Fokus Program
Rapat ini menyoroti dua fokus utama:
- Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola:
Meningkatkan sinergi antar lembaga dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Memberikan pendampingan kepada BUMN dan lembaga negara untuk mengelola bisnis secara transparan dan bertanggung jawab.
- Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara:
Memperkuat pengawasan penerimaan devisa dari sektor ekspor, impor, dan jasa.
Menyusun kebijakan inovatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
Capaian Signifikan
Dalam waktu singkat sejak pembentukan pada November 2024, kedua desk ini telah menunjukkan kinerja yang membanggakan. Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI aktif dalam Satuan Tugas Sawit dengan penertiban tata kelola industri kelapa sawit melalui kebijakan satu peta tematik perkebunan. Selain itu, Kejaksaan berhasil mengamankan 1.237 proyek prioritas nasional untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara dan memperkuat ketahanan ekonomi.
Tantangan dan Strategi Ke Depan
Jaksa Agung juga mengungkapkan keprihatinan atas Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang stagnan di angka 34. “Diperlukan langkah pencegahan yang lebih efektif dan terkoordinasi. Penegakan hukum harus menghasilkan efek jera tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Kesimpulan rapat menyepakati lima strategi utama:
- Penegakan hukum korupsi yang seimbang.
- Digitalisasi tata kelola untuk mencegah peluang korupsi.
- Prioritas pada pemulihan aset melalui kerja sama internasional.
- Efisiensi dalam pengelolaan kasus korupsi.
- Pengelolaan narasi publik untuk menciptakan kepercayaan masyarakat.
Kehadiran Para Pejabat Penting
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menkopolhukam Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono.
Kejaksaan Agung mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk terus bersinergi demi menciptakan pemerintahan yang berintegritas, adil, dan makmur.
(B/p)
