Karimun,Detiksorotan.com – Hotel Paradise di Kabupaten tanjung balai Karimun menuai kecaman keras dari berbagai pihak setelah diduga tetap beroperasi meski telah dilarang oleh pemerintah setempat pada peringatan hari keagamaan Islam, Isra Miraj. Langkah ini dianggap mencederai kesucian hari besar umat Islam dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai agama di tengah masyarakat.
Cecep Cahyana, Koordinator Corruption Investigation Committee (CIC) Pusat, menyampaikan pernyataan tegas terkait kasus ini. Ia mengutuk keras tindakan Hotel Paradise yang dinilai tidak menghormati peringatan Isra Miraj, serta meminta aparat penegak hukum dan pemerintah segera bertindak.
“Kejadian ini mencerminkan ketidakadilan yang terus berulang dan sudah dua kali. Pemerintah Kabupaten Karimun harus menunjukkan keberpihakan terhadap nilai-nilai moral dan agama dengan menindak tegas pelanggaran ini. Aparat penegak hukum juga harus membuktikan bahwa hukum tidak pandang bulu,” ujar Cecep dalam keterangannya, Senin (27/1).
Menurut Cecep, pembiaran terhadap pelanggaran ini tidak hanya mencoreng hari suci umat Islam, tetapi juga melukai perasaan masyarakat luas. Ia mendesak pemerintah daerah hingga pusat untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan penegakan aturan yang adil.
“Kami tidak ingin kejadian seperti ini menjadi preseden buruk di kemudian hari. Pemerintah dan aparat tidak boleh diam. Kami menuntut tindakan konkret, bukan sekadar janji. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan hukum,” tegasnya.
Cecep juga mengingatkan bahwa pelanggaran semacam ini dapat memicu keresahan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait bertindak profesional dan berkeadilan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Hotel Paradise belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan pelanggaran ini. Pemerintah Kabupaten Karimun juga belum merilis pernyataan terkait langkah yang akan diambil untuk menyikapi kasus ini.
Masyarakat Karimun kini menunggu langkah tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan, sekaligus menunjukkan keberpihakan terhadap nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi.(tim)
