Jakarta,detiksorotan.com-Memperingati Lahirnya Reformasi dan Bangkitnya Demokrasi di Negara Indonesia Peristiwa 27 Juli 1996 adalah serangan pasukan pemerintah Indonesia terhadap kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia, yang diduduki oleh para pendukung pemimpin partai yang baru saja di gulingkan yaitu Megawati Soekarno Putri.
Peristiwa pelanggaran HAM ini telah membuat perlawanan rakyat di seluruh Indonesia yang terus berimbas pada mundurnya sang Diktator Penguasa di Indonesia yaitu Presiden Soeharto, pada tanggal 21 Mei 1998. Mundurnya Soeharto telah melahirkan Orde Reformasi dan bangkitnya Politik Demokrasi di Indonesia.
Saat ini tanggal 27 Juli 2024 telah terjadi pembelokan arah Reformasi dan mematikan proses demokrasi di Indonesia, Contohnya:
- Penguasa saat ini telah merubah Undang-undang Pemilu yang telah disepakati di DPR (Perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia) melalui putusan MK No.90, yang kita ketahui ketua MK adalah Ipar Presiden dan Perubahan Undang-undang Pemilu tersebut untuk kepentingan anak Presiden.
- Penguasa saat ini telah merubah Udang-undang Pemilu Pilkada tentang batas umur pendaftaran Gubernur di Lembaga Tinggi Negara Mahkamah Agung (MA).ini juga untuk kepentingan anak Presiden.
Ketua Forum Lintas Organ Relawan Ganjar Pranowo dan Mahfudz MD, Ganda Sirait, saat peringatan Sabtu kelabu Peristiwa KUDATULI
Dalam menyikapi Pilkada pada bulan November 2024 di harapkan PDI Perjuangan sebagai Partai yang lahir dari anak kandung Reformasi dan bangkitnya Demokrasi harus menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, maka PDI Perjuangan harus mencalonkan kepala daerah baik di propinsi maupun kabupaten kota haruslah dari kadernya sendiri, seorang kader yang sudah jelas Track Record, Kinerja, Loyalitas, dan militansinya kepada partai.
Seharusnya PDI Perjuangan sebagai anak kandung reformasi dan Bangkitnya Demokrasi di Indonesia dalam peringatan sabtu kelabu 27 Juli 2024 tidak mencalonkan orang yang bukan kader partainya sendiri, yang dengan muncul tiba-tiba dan memberikan sejumlah uang untuk “membeli” secarik kertas rekomendasi.
Bahwa peristiwa KUDATULI disebut pelanggaran HAM berat dan harus segera Dituntaskan
Kedua : dalam menyambut agenda pilkada serentak di seluruh Indonesia, bahwa PDI perjuangan harus mengutamakan kader partai sendiri yang sudah terbukti Loyalitasnya dan militansinya
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan : Dalam menyambut pilkada serentak di seluruh Indonesia, PDI Perjuangan harus mengutamakan kader partai sendiri yang sudah terbukti Loyalitasnya dan militansinya kepada partai.
Demikianlah pernyataan sikap dari kami Forum Organ Relawan Ganjar Mahfud dalam peringatan Peristiwa Kudatuli.
(edi/bur)
