KARIMUN, Detiksorotan.com – Seorang aktivis Cecep Cahyana, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun untuk segera menanggapi kenapa setiap warga yang menggunakan paspor resmi harus menggunakan uang pelicin atau uang grenti yang ingin berangkat ke Malaysia. Menurut Cecep, kondisi ini memprihatinkan mengingat hubungan antar dua negara telah terjalin sejak lama, khususnya melalui Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun.
Cecep menyatakan bahwa sebagian warga Karimun menggunakan paspor pelancong yang sah dan dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, mereka tetap mengalami kesulitan dalam berangkat ke Malaysia. Ia mempertanyakan alasan di balik kebijakan yang menyulitkan warga tersebut.
“Kami paham pemerintah sedang fokus memberantas human trafficking, tapi warga Karimun yang sudah biasa berpergian ke Malaysia seharusnya tidak perlu dipersulit. Ini sudah menjadi tradisi turun-temurun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Cecep menjelaskan bahwa hubungan antara Karimun dengan Malaysia dan Singapura telah terjalin erat sejak zaman Kerajaan Johor, Riau, dan Lingga, yang dikenal sebagai wilayah “Melayu Serumpun.”
“Pemkab Karimun perlu membuat kebijakan yang memudahkan warga berangkat ke Malaysia, terutama yang ingin bertemu sanak saudara atau mencari nafkah. Jangan sampai kebiasaan yang sudah lama ada ini dihalangi tanpa alasan yang jelas,” tutup Cecep.
Selain itu, Cecep juga menyinggung adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Pemain nya atas nama juna dan alim yg beking grenti masuk malaysia dg jutaan rupiah perkepala untuk mempermudah akses ke Malaysia. Praktik pungli ini dinilai sangat merugikan warga, dan ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pungli bisa dijerat dengan pidana hingga 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar.
“Dalam hal ini, Pemkab Karimun harus serius menindak pungli dan memastikan warga tidak dipersulit dalam menjalani tradisi turun-temurun mereka,” pungkas Cecep.
(red/b)
