Sekjen KAKI:Kasus Korupsi CPO Tunjukkan Perselingkuhan Oligarki dan Mafia Peradilan

Jakarta ~|Skandal korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang menyeret sejumlah perusahaan besar dan pejabat peradilan mendapat sorotan tajam dari Burhanuddin, Sekretaris Jenderal Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI). Menurut Burhanuddin, kasus ini menjadi bukti nyata adanya perselingkuhan antara oligarki sawit dan mafia peradilan di Indonesia.

“Kasus korupsi CPO ini bukan hanya mencoreng industri sawit nasional, tetapi juga mempermalukan sistem peradilan kita. Ada kolusi masif antara korporasi besar, pejabat kementerian, hingga aparat pengadilan,” tegas Burhanuddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/4/2025).

Burhanuddin menyoroti keterlibatan tiga perusahaan besar yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Beberapa eksekutif mereka seperti Stanley Ma, Master Parulian Tumanggor, dan Pierre Tonggang Sitanggang, diduga kuat menyuap pejabat Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan izin ekspor CPO di tengah kelangkaan minyak goreng nasional.

“Lebih parah lagi, suap tidak berhenti di sektor eksekutif. Empat hakim Tipikor Jakarta Pusat, yakni Muhammad Arif Nuryanta, Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom, diduga menerima suap Rp60 miliar untuk memvonis lepas para terdakwa,” jelas Burhanuddin.

Selain para hakim, dua advokat, Marcella Santoso dan Aranto, serta seorang panitera muda perdata, Wahyu Gunawan, juga disebut terlibat dalam mengatur alur suap. Burhanuddin menilai praktik ini sebagai bentuk nyata dari rusaknya moral penegak hukum.

“Ini tragedi hukum. Bagaimana mungkin pengadilan, yang seharusnya menjadi benteng keadilan, justru menjadi alat permainan korporasi rakus,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin menyerukan kepada seluruh aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung, untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu. Ia juga mendorong reformasi besar-besaran di sektor kehakiman dan pengawasan ketat terhadap sektor komoditas strategis seperti CPO.

“Kita butuh tindakan nyata, bukan hanya seremonial. Mafia peradilan dan oligarki ekonomi harus dilawan bersama-sama demi menyelamatkan masa depan bangsa,” pungkas Burhanuddin.

Kasus ini hingga kini masih dalam penyelidikan intensif, dan publik menaruh harapan besar agar semua pihak yang terlibat diadili seadil-adilnya.(red/rz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *