Jakarta,Detiksorotan.com –Sekretaris Jenderal Corruption Investigation Committee (CIC), Sembiring, menegaskan pentingnya melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) meskipun pemerintah telah melakukan penyesuaian anggaran untuk tahun 2025. Menurutnya, dana yang telah terkucur dalam proyek ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar pembangunan tidak menjadi proyek mangkrak yang merugikan negara.(17/01/25)
“Sejak 2022 hingga 2024, anggaran yang telah dialokasikan untuk IKN mencapai Rp75,8 triliun. Ini angka yang sangat besar. Jika pembangunan ini tidak dilanjutkan, maka akan menjadi pemborosan yang merugikan rakyat dan mencederai amanat pembangunan,” ujar Sembiring di Jakarta, Jumat (17/1).
Ia juga menyoroti alokasi anggaran yang signifikan pada tahun 2024, yakni sebesar Rp44,5 triliun, yang telah digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti gedung pemerintahan, jalan tol akses, serta Bandara IKN. Dengan realisasi anggaran mencapai 97,3%, Sembiring menyebut bahwa keberlanjutan proyek ini menjadi kewajiban moral bagi pemerintah.
“Proyek IKN bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga simbol visi Indonesia ke depan. Jangan sampai proyek ini hanya menjadi catatan sejarah tanpa hasil yang jelas. Pemerintah harus memastikan skema pendanaan alternatif, seperti investasi swasta dan peran BUMN, berjalan optimal,” tegasnya.
Sembiring juga mengkritisi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menahan sementara alokasi anggaran infrastruktur, termasuk untuk IKN. Menurutnya, kebijakan ini perlu dipertimbangkan kembali mengingat dampak besar yang akan terjadi jika pembangunan IKN terhenti.
“Peninjauan ulang prioritas anggaran itu sah-sah saja. Namun, pemerintah harus melihat lebih luas, bahwa IKN adalah investasi jangka panjang. Dengan dana yang sudah besar terkucur, penghentian pembangunan akan menjadi preseden buruk bagi proyek-proyek nasional lainnya,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah untuk melibatkan lebih banyak sektor swasta dalam pembiayaan IKN, seperti melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan demikian, keberlanjutan proyek tidak sepenuhnya tergantung pada APBN yang kini lebih difokuskan pada sektor lain.
“Ini momentum untuk membuktikan bahwa kita serius membangun masa depan Indonesia. Jangan sampai masyarakat melihat proyek ini sebagai bentuk pemborosan atau kegagalan tata kelola anggaran,” pungkas Sembiring.
Pembangunan IKN sendiri membutuhkan total anggaran sekitar Rp466 triliun, dengan APBN hanya menyumbang Rp89,4 triliun. Sisanya diharapkan berasal dari investasi swasta, KPBU, serta peran BUMN dan BUMD. Meski alokasi APBN 2025 untuk IKN menurun menjadi Rp143,1 miliar, pemerintah diyakini masih memiliki opsi strategis untuk melanjutkan proyek ini sesuai target.(bn)
