Jakarta-Globalnews7.id-Membangun dari pinggiran masuk dalam Nawacita Presiden Jokowi. Menteri Desa turut menjadi ujung tombak pembangunan di desa-desa seluruh Indonesia. Di periode kedua Jokowi nanti, siapa yang cocok menjadi Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT)?, ini juga diharapkan kepada Presiden terpilih Prabowo.
Dari hasil rekam jejak yang dilakukan CIC ,ada nama kandidat menteri usulan DPP CIC, DPW CIC tingkat Provinsi dan DPD CIC tingkat kabupaten/ kota se-Indonesia, telah masuk ke DPP CIC kami lewat ‘Gerakan Prabowo Cari Menteri’. Nama-nama itu kemudian dikaji tim pakar di Corruption Investigastion Commiittee (CIC), lalu DPP CIC melakukan finalisasi. Maka keluarlah satu nama kandidat untuk kursi menteri Desa tertinggal, yakni sosok H Agus Wawan Darmawan.
Satu nama yang layak akan bawa DPP CIC ke Pragib untuk menjadi bahan pertimbangan penentuan Mendes PDTT.
H Agus Wawan Darmawan.
Pria berkumis yang akrab disapa Mas Agus ini adalah sosok yang sederhana serta sosok yang mengedepankan kepentingan orang banyak, dia juga aktif di beberapa organisasi, salah satunya Pembina di DPP CIC.
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, akan membuka peluang yang sangat besar dalam meningkatkan investasi daerah perbatasan. Untuk itu, akan mendorong regulasi khusus dalam mewujudkan kebijakan asimetris yang menarik dan memudahkan dunia usaha untuk melakukan investasi di daerah perbatasan.
H.Agus Wawan Darmawan mengatakan, ” Jika saya dipercaya menteri oleh Pak Prabowo, โSeperti yang telah diterapkan untuk pengembangan kawasan strategis lainnya, seperti Kawasan Ekonomi Khusus, yang memungkinkan investasi di daerah perbatasan untuk memperoleh fasilitas dan kemudahan fiskal seperti melalui penerbitan paket kebijakan ekonomi yang memihak kepada investasi di daerah perbatasan lebih lanjut,โ ujar H Agus Wawan Darmawan kepada awak media Senin (22/7/2024) di Bali.
Upaya meningkatkan investasi di daerah perbatasan yang diperkirakan mencapai nilai investasi sebesar Rp130 triliun dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2019. Karena berdasarkan potensi dan peluang investasi yang dimiliki 41 kabupaten atau kota dengan berbasis usaha primer.
โAngka investasi perbatasan itu, diharapkan menjadi rekomendasi dan masukan untuk pengambilan kebijakan Pemerintah lebih lanjut dalam mengupayakan peningkatan investasi di daerah perbatasan,โ pungkas H Agus Wawan Darmawan.
(Burhan)
