Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan terkait praktik penyelundupan barang impor yang merugikan banyak pihak. Dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik rente impor yang selama ini dianggap menjadi beban bagi pengusaha nasional dan masyarakat luas.
“Bea Cukai harus beres, jangan macam-macam lagi. Cari-cari prosedur yang aneh-aneh tidak boleh ada lagi,” tegas Prabowo di hadapan para pelaku usaha dan pejabat tinggi negara.
Sebagai mantan prajurit, Prabowo mengaku memahami secara mendalam berbagai modus penyelundupan yang dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Ia pun menyampaikan sikap tegas pemerintah yang tidak akan mentoleransi praktik penyelundupan, termasuk keterlibatan oknum pejabat negara.
“Harus kita tindak sekeras-kerasnya. Banyak rakyat kita yang masih susah. Jangan ikut-ikutan praktik yang justru membunuh rakyat sendiri,” tegasnya dengan nada serius.
Presiden Prabowo juga menyoroti ketimpangan dalam kebijakan impor bahan baku yang kerap kali hanya menguntungkan segelintir perusahaan besar. Ia mengkritik sistem penunjukan perusahaan impor yang tidak adil dan membuka ruang praktik rente.
“Kemudian perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk, yang hanya boleh impor, enak saja. Ini tidak boleh terus terjadi. Kebijakan kita harus adil dan berpihak pada kepentingan nasional,” tegasnya.
Pernyataan Presiden Prabowo menjadi sinyal kuat bagi jajaran Kementerian Keuangan dan seluruh instansi terkait untuk melakukan pembenahan serius. Pemerintah menargetkan terciptanya iklim usaha yang sehat, adil, dan transparan dalam perdagangan nasional maupun internasional.
Dengan sikap tegas ini, publik menanti langkah nyata yang akan diambil pemerintahan Prabowo dalam membersihkan praktik kotor yang selama ini menggerogoti perekonomian bangsa.(burhan/cecep)
