Detiksorotan.com,Jakarta – Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) menerima kunjungan Delegasi Chinese People’s Liberation Army (PLA) Military Procuratorate dalam rangka memperkuat kerja sama internasional di bidang penegakan hukum militer.(26Juni2025)
Pertemuan ini berlangsung di Menara Kartika Adhyaksa, Kejaksaan Agung, dan menjadi momentum strategis dalam meningkatkan sinergi antara institusi penuntutan militer kedua negara.
Kunjungan resmi ini dipimpin oleh Prosecutor General of Military Procuratorate Hod Major General Zhang Jin beserta jajaran delegasi, dan disambut hangat oleh Plt. Wakil Jaksa Agung RI, Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum., serta Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Mayjen TNI Dr. M. Ali Ridho, S.H., M.Hum.
Dalam sambutannya, JAM-Pidmil menekankan pentingnya kolaborasi dan pertukaran pengetahuan dalam rangka memperkuat sistem penegakan hukum militer yang transparan dan profesional. Delegasi Tiongkok mendapat pemaparan menyeluruh mengenai struktur, tugas, dan fungsi JAM PIDMIL sebagai unsur pembantu Jaksa Agung dalam menangani perkara pidana militer dan koneksitas.
Adapun tugas pokok dan fungsi JAM PIDMIL mencakup:
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penuntutan yang dilaksanakan oleh Oditurat;
Penanganan perkara koneksitas antara unsur militer dan sipil;
Koordinasi serta sinkronisasi antarinstansi dalam penanganan perkara pidana militer;
Kerja sama dan hubungan kelembagaan, baik nasional maupun internasional;
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan dan perkara koneksitas.
Kegiatan ini juga memberikan ruang dialog terbuka melalui sesi tanya jawab, yang memungkinkan delegasi PLA mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang sistem penuntutan militer Indonesia serta potensi kolaborasi ke depan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pertukaran pengalaman dalam penanganan perkara lintas yurisdiksi.
Kunjungan ini menandai babak baru dalam penguatan diplomasi hukum dan kerja sama antar penegak hukum militer kedua negara, serta menjadi wujud nyata komitmen Kejaksaan RI dalam menjalin hubungan strategis global demi menciptakan sistem hukum yang adil, profesional, dan berintegritas.(burhan)
