Jakarta,Detiksorotan.com–Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan keheranannya atas hasil survei Litbang Kompas terbaru mengenai citra positif tiga lembaga penegak hukum di Indonesia. Boyamin menyebut hasil survei ini memunculkan anomali persepsi masyarakat terhadap capaian prestasi yang telah ditorehkan.
Survei tersebut menunjukkan peningkatan citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen di Januari 2025. Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatat citra positif sebesar 70 persen, sementara Polri berada di posisi terakhir dengan 65,7 persen.
Anomali Prestasi dan Citra
Boyamin menyoroti perbedaan tajam antara capaian kinerja dan penilaian masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Ia mengungkapkan bahwa Kejagung telah menunjukkan capaian spektakuler, seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ricar Zarof, mantan pejabat Mahkamah Agung, yang berhasil mengungkap kasus senilai Rp 1 triliun dan melibatkan setidaknya empat hakim. Selain itu, Kejagung berhasil menyelesaikan sejumlah kasus besar seperti Asabri, Jiwasraya, dan skandal timah.
“Namun, mengapa masyarakat tampaknya belum sepenuhnya mengapresiasi prestasi ini? Ini membingungkan,” ujar Boyamin.
Di sisi lain, KPK yang baru saja dilantik pimpinan barunya, masih berkutat pada kasus-kasus lama, seperti OTT level kecil dan kasus suap. Meski ada peningkatan citra, Boyamin mencatat bahwa masyarakat mungkin lebih terkesan dengan langkah KPK dalam menuntaskan kasus Harun Masiku dan menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, ketimbang prestasi substansial lainnya.
Polri juga mendapat apresiasi atas perannya dalam pengamanan Pemilu dan respons cepat terhadap kasus-kasus viral di masyarakat. Namun, citra Polri tetap berada di posisi terakhir dalam survei tersebut.
Pentingnya Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Boyamin menegaskan bahwa masyarakat perlu dicerdaskan melalui sosialisasi masif agar dapat memberikan penilaian obyektif terhadap lembaga penegak hukum. Ia menilai kurangnya apresiasi terhadap Kejagung, yang secara konsisten menyelesaikan kasus-kasus besar, merupakan salah satu bukti kurangnya pemahaman masyarakat tentang kerja nyata penegak hukum.
“Keberhasilan Kejagung tanpa dorongan supervisi KPK, seperti pada kasus-kasus korupsi berskala besar, seharusnya menjadi sorotan utama masyarakat,” tambahnya.
Tetap Menghormati Survei
Meski begitu, Boyamin menegaskan bahwa MAKI tetap menghormati hasil survei Litbang Kompas dan menganggapnya sebagai cerminan persepsi masyarakat yang perlu dijadikan motivasi bagi lembaga penegak hukum untuk terus meningkatkan kinerja.
“Apapun hasil survei, semua lembaga penegak hukum harus terus memacu prestasi hebat yang berkesinambungan,” tegas Boyamin.
MAKI berharap hasil survei ini dapat menjadi evaluasi bagi lembaga penegak hukum untuk bekerja lebih keras dalam memberikan hasil nyata yang dirasakan masyarakat luas. Boyamin mengajak semua pihak untuk mendukung peningkatan kinerja penegak hukum demi keadilan dan kemajuan bangsa (Bur)
