Breaking News~
Jakarta-Ketua Umum Corruption Investigation Committee (CIC), R. Bambang SS, memberikan tanggapan keras atas penetapan tiga tersangka dalam kasus korupsi pemberian fasilitas kredit bermasalah kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang merugikan negara hingga Rp692,98 miliar. Ia menyebut kasus ini sebagai “puncak gunung es” dari lemahnya pengawasan dan masih mengakarnya budaya kolusi di sektor perbankan, khususnya bank-bank milik pemerintah daerah.(22/05/25)
“Ini bukan sekadar skandal korupsi. Ini adalah bukti terang benderang betapa sistem pengawasan internal bank pemerintah amburadul dan mudah ditunggangi kepentingan bisnis gelap,” tegas Bambang SS dalam pernyataannya kepada media, Kamis (22/5).
Menurutnya, keterlibatan pejabat tinggi bank seperti Direktur Utama Bank DKI dan pimpinan divisi di Bank BJB menunjukkan bahwa proses pemberian kredit tidak hanya bermasalah di tingkat teknis, tetapi juga diwarnai praktik “pencucian kebijakan” yang dilakukan oleh elite perbankan demi keuntungan kelompok tertentu.
“Kredit diberikan tanpa analisis risiko yang benar, tanpa jaminan memadai, kepada perusahaan yang peringkat utangnya BB-. Ini bukan kelalaian, ini kejahatan sistematis!” ujarnya geram.
Bambang ss juga menyoroti lemahnya kontrol Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peran sindikasi perbankan lain yang turut memberikan pinjaman jumbo kepada Sritex tanpa evaluasi risiko yang ketat.
“BNI, BRI, LPEI, bahkan 20 bank swasta ikut dalam pembiayaan ini. Apa mereka semua tutup mata? Atau sengaja pura-pura tidak tahu?” tukasnya.
CIC mendesak Kejaksaan Agung untuk tidak berhenti pada tiga tersangka, melainkan menelusuri aktor-aktor besar lain di balik aliran dana dan dugaan pemalsuan laporan keuangan yang memungkinkan terjadinya kredit macet massal.
“Kami mendesak Kejagung mengusut tuntas, bongkar semua yang terlibat, termasuk pejabat OJK, sindikasi perbankan, bahkan kemungkinan keterlibatan pihak internal Sritex yang selama ini kebal hukum,” tegas Bambang ss.
Ia juga menyatakan CIC siap membantu Kejagung dan KPK dalam pengumpulan informasi dan bukti tambahan, serta akan membuka posko aduan publik terkait kasus ini.
“Ini bukan akhir. Ini awal dari perlawanan publik terhadap kejahatan keuangan yang merampok uang rakyat secara terang-terangan,” pungkasnya(burhan)
