Detiksorotan.com,Jakarta-Suasana penuh haru dan khidmat menyelimuti acara doa bersama di Tugu Proklamasi, Jakarta, ketika ratusan masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan tokoh Batak menyerukan satu suara: “Tutup PT TPL, selamatkan Danau Toba!”
Acara yang di ikuti oleh organisasi Forum Bangso Batak Berjuang (FB-3) itu menjadi panggung pengungkapan kembali sejarah kelam konsesi lahan yang diberikan kepada PT Toba Pulp Lestari (dahulu PT Indorayon) sejak tahun 1983. Melalui kebijakan Presiden Soeharto saat itu, seluas 250 ribu hektar hutan lindung di kawasan Danau Toba diubah menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI).
Alih fungsi tersebut membuka jalan bagi penebangan besar-besaran hutan tropis yang seharusnya menjadi benteng ekologi, digantikan dengan eucalyptus sebagai bahan baku bubur kertas. Dampaknya, kerusakan alam semakin nyata: banjir bandang, tanah longsor, suhu mikroklimat yang makin panas, hingga konflik agraria dengan masyarakat adat yang kehilangan tanah dan hutan leluhurnya.
“PT TPL sudah 42 tahun menjajah tanah Batak. Mereka kaya raya, rakyat justru sengsara,” tegas Ganda Sirait, Ketua Umum FB-3, dalam pernyataan sikapnya. Ia menambahkan, pola eksploitasi PT TPL mirip dengan konsesi tambang Freeport di Papua perusahaan dan pejabat negara mengeruk keuntungan besar, sementara masyarakat lokal terjebak dalam kemiskinan struktural.
Konflik paling baru terjadi di Desa Natinggir, Kabupaten Toba, di mana masyarakat adat harus berhadapan langsung dengan klaim lahan PT TPL. Kasus ini menjadi simbol betapa rawannya hutan adat dijadikan “hutan negara” lalu diserahkan ke korporasi.
“Ini bukan hanya soal lahan, tapi soal masa depan generasi Batak. Jika hutan dan Danau Toba hancur, maka hilang pula identitas kultural kami,” ungkap seorang perwakilan masyarakat adat yang hadir.
Momentum semakin menguat setelah Ephorus HKBP yang baru terpilih pada 2025 mengeluarkan himbauan resmi agar PT TPL ditutup. Dukungan moral dari lembaga gereja terbesar di Tanah Batak ini diyakini menjadi “dirigen utama” gerakan penutupan.
Apalagi, terpilihnya Presiden RI Prabowo Subianto memberi harapan baru. Banyak aktivis percaya, pemerintah saat ini memiliki kesempatan emas untuk membenahi kesalahan sejarah dan mengembalikan kedaulatan lingkungan di Tanah Batak.
Namun Ganda Sirait mengingatkan, ada bahaya kompromi di balik layar. “Jangan sampai perjuangan ini dibeli dengan CSR, bantuan, atau dana segar dari PT TPL. Nilainya bisa puluhan triliun. Jika itu terjadi, maka doa-doa rakyat hanya jadi sia-sia,” tegasnya.
Kerusakan ekologis di sekitar Danau Toba sudah semakin terasa. Banjir bandang, longsor, hingga naiknya suhu di kawasan wisata internasional itu diyakini sebagai akibat langsung dari deforestasi masif. Para tokoh adat, gereja, hingga organisasi masyarakat kini sepakat bahwa satu-satunya solusi adalah menutup PT TPL secara permanen.
Acara doa bersama di Tugu Proklamasi itu akhirnya menjadi simbol persatuan: suara hati rakyat Batak yang menolak dijajah korporasi lebih lama lagi. “Ini bukan sekadar doa, ini seruan sejarah: hentikan penjajahan lingkungan di Tanah Batak!” demikian pekik solidaritas yang menggema menutup acara.(red)
