Jakarta,Detiksorotan.com– kepala Penelitian dan Pengembangan (DirLitbang) Lembaga Korupsi (CIC) cooruption investigasi committee Indonesia, Burhanuddin, mengkritik keras struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 yang menunjukkan ketergantungan besar pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini, menurutnya, menjadi salah satu penyebab sering terjadinya defisit anggaran di daerah tersebut.senin(13/1/2025)
“Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp158 miliar dari total pendapatan Rp1,4 triliun, artinya lebih dari 89 persen pendapatan daerah ini berasal dari transfer pusat. Ketergantungan ini sangat tidak sehat untuk pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Burhanuddin.
Ia menyoroti defisit sebesar Rp63,6 miliar yang muncul dalam APBD 2024 meski akhirnya tertutupi oleh pembiayaan netto. Namun, Burhanuddin mengingatkan bahwa cara ini hanya solusi sementara.
“Defisit ini terus berulang karena tidak ada upaya serius untuk meningkatkan PAD. Potensi ekonomi lokal, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan UMKM, belum digarap maksimal. Seharusnya pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis untuk memperkuat sumber pendapatan lokal,” tegasnya.
Burhanuddin juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana transfer pusat. Ia menduga adanya inefisiensi dalam belanja operasional yang mencapai Rp1,1 triliun.
“Ini bukan sekadar angka, tapi tanda bahaya. Jika belanja terus membengkak tanpa ada pendapatan yang cukup, daerah akan sulit lepas dari jeratan defisit. Kita butuh reformasi tata kelola keuangan yang lebih efisien dan berorientasi pada hasil,” tambahnya.
Dirlitbang CIC ini mengapresiasi langkah DPRD yang telah menyetujui perubahan APBD dengan berbagai catatan dan rekomendasi. Namun, ia berharap langkah itu diiringi dengan evaluasi menyeluruh terhadap strategi peningkatan PAD di masa mendatang.
“Ke depan, Padang Pariaman harus berani melakukan diversifikasi pendapatan, mengurangi ketergantungan pada pusat, dan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal. Tanpa itu, target pembangunan daerah akan terus terhambat,” tutup Burhanuddin.
Hal ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk segera berbenah dalam pengelolaan anggaran dan menggali potensi ekonomi lokal yang selama ini belum optimal dimanfaatkan.(red/rbb)
