Karimun,Detiksorotan.com– Polemik terkait operasional Hotel Paradise kembali mencuat. Meski telah dilarang oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun, hotel tersebut tetap beroperasi secara terang-terangan. Hal ini memicu kecaman dari berbagai pihak yang mempertanyakan ketegasan Pemda Karimun dalam menegakkan aturan.
Salah satu sorotan utama adalah dugaan diskriminasi akses fasilitas hotel, seperti ruang VIP karaoke, yang disebut-sebut hanya diperuntukkan bagi warga asing. Pertanyaan besar muncul: apakah warga negara Indonesia dilarang menikmati fasilitas tersebut? Jika benar, hal ini menjadi pelanggaran serius terhadap prinsip kesetaraan dan perlu diusut tuntas.
Selain itu, hotel ini juga tetap buka pada hari besar keagamaan, yang jelas-jelas melanggar Perda daerah. Kebijakan seperti ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai religius dan budaya lokal yang dijunjung tinggi masyarakat Karimun.
“Ini adalah tamparan keras bagi pariwisata kita. Bagaimana mungkin sebuah hotel yang melanggar aturan justru tetap beroperasi tanpa sanksi tegas? Jika tidak segera ditindak, hal ini akan mencoreng citra Karimun sebagai destinasi wisata,pihak hotel mengatakan bintang dua ,apa ada sertifikat bintang nya ada atau tidak?coba tunjukan mana kalau gak ada berarti bohong,” ungkap koordinator cic cecep cahyana.”
Pihak Pemerintah Daerah Karimun diminta segera bertindak tegas dengan mencabut izin operasional Hotel Paradise. Penegakan hukum yang lemah hanya akan membuka ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan. Pemda juga diimbau untuk memprioritaskan pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan agar tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.
Masyarakat Karimun menunggu langkah konkret dari pihak berwenang. Jika pelanggaran ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin tergerus. Sudah saatnya Pemda Karimun menunjukkan keberpihakannya pada hukum, moral, dan keadilan.
Pemantauan lebih lanjut terhadap Hotel Paradise dan langkah-langkah yang diambil Pemda akan menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas Perda dan norma masyarakat.(tim)
