Karimun,Detiksorotan.com–Aktivis diKarimun, Cecep Cahyana, angkat bicara terkait maraknya pungutan liar (pungli) yang disebut sebagai ‘green tea’ di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Pungli ini diduga melibatkan sejumlah pihak, termasuk imigrasi, dan telah berlangsung lama tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang.rabu(9/10/2024)
Menurut Cecep, istilah ‘green tea’ merujuk pada uang tunjuk yang diberikan agar proses keberangkatan ke Malaysia menjadi lebih mudah. Namun, uang tersebut tidak dikembalikan meski perjalanan telah usai. Setiap penumpang yang berangkat dari Tanjung Balai Karimun dikenakan biaya sebesar Rp1.150.000, jauh lebih mahal dari harga normal yang seharusnya hanya Rp500.000 untuk perjalanan pulang-pergi (PP) ke Malaysia.
“Uang ‘green tea’ ini seharusnya mempermudah keberangkatan, tapi kenyataannya uang tersebut dijadikan untuk kepentingan pribadi. Ini jelas ada permainan besar antara pelaku pungli dengan pihak imigrasi. Kalau tidak bekerja sama, mereka tidak akan bisa meloloskan keberangkatan,” ujar Cecep.
Ia menyoroti bahwa banyak masyarakat yang sering bolak-balik ke Malaysia dalam waktu singkat, dengan paspor yang seharusnya digunakan untuk melancong tetapi malah digunakan untuk bekerja secara ilegal. Cecep mempertanyakan mengapa pungli sebesar ini dibiarkan beroperasi dengan lancar dan tanpa tindakan hukum yang jelas, meski sudah dilaporkan dalam beberapa berita.
“Setiap hari pungli di pelabuhan ini bisa mencapai ratusan juta rupiah. Ada apa sebenarnya? Kenapa tidak ada tindakan tegas seperti yang dilakukan di Bali? Di sana pungli senilai Rp200 juta sebulan bisa ditindak, kenapa di Tanjung Balai Karimun dibiarkan? Kami menduga ada pihak yang membekingi sehingga pungli ini terus berjalan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Cecep mengungkapkan bahwa salah satu pelaku terbesar di pelabuhan tersebut adalah seseorang bernama Hendri, yang diduga memegang kendali dalam permainan ‘green tea’ dan tiket keberangkatan. Jika laporan masyarakat terus diabaikan, Cecep dan timnya siap membawa masalah ini ke Mabes Polri untuk diusut secara tuntas.
“Kami tidak akan tinggal diam. Kasihan masyarakat yang harus membayar begitu mahal untuk berangkat ke Malaysia. Penegak hukum harus segera mengambil tindakan tegas agar pungli ini bisa dihentikan,” tegas Cecep.
Menurutnya, tidak sepatutnya masyarakat dibebani biaya tambahan sebesar Rp50.000 per orang hanya untuk stempel paspor yang dilakukan oleh pihak pelabuhan. Ia juga mempertanyakan kenapa pihak imigrasi tidak mempertanyakan orang-orang yang baru 3 hari di Indonesia tapi sudah berangkat lagi ke Malaysia.
Permasalahan ini semakin meresahkan, dan Cecep berharap agar ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk menghentikan pungli yang telah merugikan masyarakat selama bertahun-tahun di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.
(red/bn)
