Jakarta,Detiksorotan.com–seorang aktivis dan Pengamat ekonomi,serta hukum Burhanuddin, menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan terbaru yang diumumkan oleh Wakil Menteri esdm Yuliot Tanjung terkait penjualan gas elpiji. Dalam keterangan resmi, Yuliot menegaskan bahwa gas elpiji tidak boleh dijual ke pengecer tanpa izin induk usaha OSS, dan pengecer yang ingin menjual gas tersebut harus terlebih dahulu mengurus izin untuk menjadi pangkalan menghindari penyimpangan.jakarta,minggu(02/01/25)
Burhanuddin menyatakan bahwa kebijakan ini harus dilihat secara hati-hati, karena meskipun tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan dan mengatasi kelangkaan yang terjadi di beberapa wilayah, terdapat potensi masalah dalam hal distribusi yang perlu diantisipasi. Menurutnya, meskipun langkah tersebut dapat memberikan kontrol lebih ketat terhadap peredaran gas elpiji, tetapi peran distribusi yang lebih luas tetap harus diperhatikan agar tidak menyebabkan ketidakmerataan pasokan.
“Kelangkaan gas elpiji di beberapa wilayah lebih disebabkan oleh masalah dalam rantai distribusi yang belum optimal. Jika izin hanya diberikan kepada pangkalan besar, hal ini bisa membuat pasar lebih terpusat dan menambah jarak antara konsumen dengan pasokan yang sebenarnya tersedia,” jelas Burhanuddin.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya pemerintah untuk memperbaiki sistem distribusi dan memberikan dukungan lebih bagi pengecer atau pengusaha kecil yang menjadi saluran penting untuk masyarakat. “Meningkatkan izin untuk pangkalan dan kontrol yang lebih ketat perlu diimbangi dengan pemantauan distribusi yang lebih baik agar kebijakan ini tidak malah memperburuk kelangkaan yang sudah terjadi,” tambah Burhanuddin.
Burhanuddin juga menyoroti perlunya penguatan peran pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran distribusi di wilayah yang lebih terpencil atau sulit dijangkau. Dengan langkah yang tepat, kelangkaan gas elpiji bisa diatasi tanpa memberatkan konsumen atau pelaku usaha kecil.
Pernyataan ini muncul di tengah isu kelangkaan gas elpiji yang terjadi di berbagai daerah, yang memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Pemerintah diharapkan untuk segera merumuskan solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek tetapi juga memberikan keberlanjutan pada distribusi energi yang efisien.(red-rs)
